Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2013 adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2013^[1]. APBN tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013.^[1]

Gambaran Umum

Berdasarkan keinginan mencapai visi RPJMN 2010–2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, dan dengan melihat capaian hasil kinerja dan perkiraan hasil kinerja tahun 2012, potensi yang dimiliki, serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, tema RKP tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, dalam RKP 2013 ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yang terdiri atas:

• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
• Pendidikan;
• Kesehatan;
• Penanggulangan Kemiskinan;
• Ketahanan Pangan;
• Infrastruktur;
• Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
• Energi;
• Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
• Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik;
• Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;
• Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya;
• Bidang Perekonomian lainnya;
• Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Penyusunan dan penetapan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 tersebut mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:

• keterkaitan antarwilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah;
• tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2010–2014;
• rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
• pelaksanaan MP3EI;
• pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan, yaitu:
1. program bantuan sosial berbasis keluarga (klaster 1),
2. program pemberdayaan masyarakat (klaster 2),
3. program pemberdayaan usaha kecil dan mikro (klaster 3),
4. program pro rakyat (klaster 4).

Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP 2013 dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RKP tersebut ditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok, yaitu:

• peningkatan daya saing;
• peningkatan daya tahan ekonomi;
• peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; serta
• pemantapan stabilitas sosial politik.

Seluruh isu strategis tersebut selanjutnya dicerminkan di dalam arah kebijakan fiskal dan postur APBN 2013^[2].

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator

Asumsi Dasar

APBN [1]

APBN-P [3]

Pertumbuhan ekonomi

6,8 %

6,3%

Inflasi

4,9 %

7,2%

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan

5,0%

5,0%

Nilai tukar rupiah

Rp9.300,00/US$

Rp 9.600,00/US$

Harga minyak mentah Indonesia

US$100/barel

US$108/barel

Lifting minyak

900.000 barel/hari

840.000 barel/hari

Lifting gas

1.360 ribu barel setara minyak per hari

1.240 ribu barel setara minyak per hari

Rincian Anggaran

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2013 :

Uraian	APBN [1]	APBN-P [3]
Pendapatan Negara	Rp1.529,7 triliun	Rp1.502,0 triliun
- Penerimaan Perpajakan	Rp1.280,4 triliun	Rp1.148,4 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp385,4 triliun	Rp349,2 triliun
- Penerimaan Hibah	Rp1,4 triliun	Rp4,5 triliun
Belanja Negara	Rp1.683,0 triliun	Rp1.726.2 triliun
- Belanja Pemerintah Pusat	Rp1.249,9 triliun	Rp1.196,8 triliun
- Transfer ke daerah	Rp592,6 triliun	Rp529,3 triliun
Defisit	Rp153,3 triliun	Rp224,2 triliun
Pembiayaan Netto	Rp153,3 triliun	Rp224,2 triliun

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2013 :

Kode	Fungsi	APBN [2]	APBN-P [4]
01	Pelayanan umum	Rp733,8 triliun	Rp720,1 triliun
02	Pertahanan	Rp77,7 triliun	Rp81,8 triliun
03	Ketertiban dan keamanan	Rp34,0 triliun	Rp36,5 triliun
04	Ekonomi	Rp114,9 triliun	Rp122,9 triliun
05	Lingkungan hidup	Rp12,2 triliun	Rp12,4 triliun
06	Perumahan dan fasilitas umum	Rp27,2 triliun	Rp30,7 triliun
07	Kesehatan	Rp16,7 triliun	Rp17,5 triliun
08	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp2,5 triliun	Rp2,5 triliun
09	Agama	Rp4,0 triliun	Rp4,1 triliun
10	Pendidikan dan kebudayaan	Rp108,7 triliun	Rp118,5 triliun
11	Perlindungan sosial	Rp7,4 triliun	Rp7,4 triliun